Pemerintah akan merevisi peraturan perundangan-undangan di bidang properti untuk meningkatkan iklim investasi dan mendorong pertumbuhan pasar properti. Revisi peraturan perundangan-undangan ini akan mencakup berbagai aspek, termasuk perizinan, pajak, dan tata ruang.

Perizinan

Pemerintah akan menyederhanakan proses perizinan properti. Hal ini bertujuan untuk mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin properti. Pemerintah juga akan memberikan kemudahan perizinan bagi investor asing.

Pajak

Pemerintah akan menurunkan tarif pajak properti. Hal ini bertujuan untuk membuat properti menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Pemerintah juga akan memberikan insentif pajak bagi investor properti.

Tata ruang

Pemerintah akan menata kembali tata ruang di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih terencana dan ramah lingkungan. Pemerintah juga akan mendorong pembangunan infrastruktur di kawasan properti.

Revisi peraturan perundangan-undangan di bidang properti ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi dan mendorong pertumbuhan pasar properti di Indonesia. Hal ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, termasuk masyarakat, investor, dan pemerintah.